Stafsus Menko Polhukam Erwin Singajuru Paparkan 12 Isu Strategis Dalam FGD

H. Erwin Moeslimin Singajuru.SH.MH. Staff Khusus Menko Polhukam Bidang Politik dan Hukum

PALEMBANG – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) menggelar Focus Group Discusion (FGD) di Palembang Sumatera Selatan (Sumsel), pada Selasa dan Rabu (22-23/9). Acara yang menerapkan protokol kesehatan secara ketat ini diikuti seratusan peserta dari berbagai unsur, mulai TNI/Polri, pemerintah, tokoh masyarakat, adat dan pemuda.

Hadir sebagai salah satu narasumber Staff Khusus Menko Polhukam Bidang Politik dan Hukum, H. Erwin Moeslimin Singajuru.SH.MH.
Mantan anggota DPR RI ini memaparkan 12 isu strategis di bidang kesatuan bangsa, yakni internalisasi nilai pancasila dan hak konstitusional warga Negara, Internalisasi etika kehidupan berbangsa, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa berlandaskan empat konsensus dasar berbangsa bernegara, pembinaan interaksi sosial melalui gerakan pembauran kebangsaan; dan lain sebagainya.

Menurut Erwin, 12 isu strategis ini dibahas melalui program Deputi VI Kemenko Polhukam dalam rangka memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kami memiliki hipotesa bahwa maraknya money politik, Masifnya peredaran narkoba di kalangan anak muda dan masih munculnya konflik-konflik sosial adalah indikator dari memudarnya pemahaman tentang integritas pancasila. Hipotesa tersebut kemudian dikonfirmasi dan divalidasi melalui konsultasi publik dan mengisi kuesioner dalam program FGD ini,” Terangnya.

Wakil Ketua Umum IKA UII ini menerangkan, di tengah-tengah ujian pandemi covid-19, Indonesia tidak boleh dikelola dengan cara asal-asalan tanpa parameter yang jelas. “Agar cita-cita Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat dicapai,” Tandasnya.

Pembicara lainnya, Asdep VI Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung, menambahkan, Semua kritik dan saran yang disampaikan peserta FGD sudah dicatat dan akan dianalisa oleh tim Kemenko Polhukam untuk selanjutnya dijadikan rekomendasi kepada kementrian terkait yang berada dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. “Semua masukan dan kritik pada dasarnya kita terima dan akan kita kaji, kemudian dijadikan rekomendasi,” Tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Akademisi Universitas Andalas, Charles Simabura, Mengapresiasi Kemenko Polhukam yang serius memperhatikan isu-isu strategis di tengah masyarakat. “FGD ini adalah bukti hadirnya Negara untuk memberikan solusi terhadap persoalan warganya yang semakin pelik,” Pungkasnya. (*)