Info NasionalInternasionalKINGS NEWS

Ketika Api Terus Berulang : Mengapa Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat Belum Menyentuh Akar Masalah ?

202
×

Ketika Api Terus Berulang : Mengapa Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat Belum Menyentuh Akar Masalah ?

Sebarkan artikel ini

Penulis :
AKBP. Andi Baso Rahman, S.H., S.I.K., M.Si.

 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat bukan lagi persoalan yang dapat dipahami hanya sebagai kejadian kebakaran pada musim kemarau. Setiap kali titik panas meningkat, negara mengerahkan personel, melakukan patroli, pemadaman darat, pemadaman udara, modifikasi cuaca, sosialisasi, hingga penegakan hukum. Namun, ketika pola yang sama kembali terjadi pada tahun berikutnya, muncul persoalan yang lebih mendasar: apakah kita benar-benar sedang menyelesaikan masalah, atau hanya berhasil memadamkan akibat dari masalah tersebut? Pertanyaan ini penting karena keberhasilan pemadaman tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pencegahan. BNPB mencatat bahwa hingga 25 Agustus 2026, posko Kalimantan Barat mencatat lebih dari 2.610 hotspot pada 25 Agustus, dengan 64 titik api aktif, sementara luas lahan terbakar pada periode Januari–Juni 2026 tercatat mencapai 38.310,89 hektare. Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Melawi, dan Kayong Utara termasuk wilayah yang menjadi prioritas tinggi penanganan. Angka tersebut memperlihatkan bahwa karhutla telah berkembang menjadi risiko berulang yang membutuhkan perubahan cara berpikir, bukan sekadar penambahan kemampuan pemadaman.

Persoalan utama karhutla sesungguhnya bukan hanya api, karena api merupakan tahap akhir dari rangkaian risiko yang terbentuk jauh sebelumnya. Sebelum kebakaran terjadi terdapat kondisi lahan yang kering, tata air yang tidak optimal, cuaca, aktivitas pembukaan lahan, kebiasaan masyarakat, kepentingan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta kemungkinan adanya aktivitas yang sengaja menggunakan api. Pada lahan gambut, persoalan menjadi lebih kompleks karena karakter gambut yang mudah mengalami kekeringan dan dapat menyebabkan api bertahan di bawah permukaan. BNPB juga menempatkan karakteristik lahan gambut sebagai salah satu tantangan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, memadamkan api tanpa mengurangi kondisi yang membuat api mudah muncul sama dengan menyelesaikan gejala tanpa menyentuh sumber risikonya. Dalam perspektif manajemen risiko, pendekatan semacam ini harus digeser menjadi tindakan yang mampu mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan risiko sebelum berubah menjadi bencana.

Di sinilah cara melihat masyarakat perlu diperbaiki. Pertanyaan “siapa yang membakar?” memang penting bagi penegakan hukum, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa pembakaran terus terjadi. Pertanyaan yang lebih strategis adalah “mengapa membakar masih dianggap sebagai pilihan yang paling mudah, murah, atau rasional bagi sebagian masyarakat?” Jawabannya dapat berkaitan dengan biaya pembukaan lahan, keterbatasan tenaga, kebiasaan yang diwariskan, kondisi geografis, kurangnya pengetahuan teknis, atau tidak tersedianya alternatif yang mudah diterapkan. Karena itu, kebijakan yang hanya berisi larangan memiliki keterbatasan apabila tidak disertai solusi. Masyarakat tidak cukup hanya diberitahu bahwa membakar berbahaya atau dilarang, tetapi harus diberikan jawaban yang konkret terhadap pertanyaan sederhana: “Jika tidak membakar, bagaimana saya membuka dan mengelola lahan?” Pertanyaan tersebut justru harus menjadi inti edukasi pemerintah dan aparat karena perubahan perilaku hanya mungkin terjadi ketika masyarakat memiliki pengetahuan, kemauan, kemampuan, serta pilihan alternatif yang realistis.

Pendekatan tersebut menuntut perubahan dari sosialisasi menjadi pemberdayaan. Edukasi tidak boleh berhenti pada kegiatan penyuluhan yang selesai setelah masyarakat mendengarkan materi, tetapi harus diikuti dengan pendampingan, pelatihan, penyediaan sarana, serta penguatan kemampuan masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan tanpa bakar. Dengan demikian, masyarakat tidak diposisikan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai aktor utama pencegahan. Perubahan perilaku pada dasarnya tidak terjadi hanya karena seseorang mengetahui aturan. Seseorang dapat mengetahui larangan tetapi tetap melanggar karena tidak memiliki alternatif. Karena itu, keberhasilan program seharusnya tidak diukur dari jumlah kegiatan sosialisasi atau jumlah masyarakat yang hadir, melainkan dari perubahan nyata seperti berkurangnya praktik pembakaran, meningkatnya kemampuan masyarakat melakukan PLTB, meningkatnya pelaporan dini, dan menurunnya kejadian kebakaran berulang di wilayah yang sama.

Perubahan paradigma juga diperlukan dalam tubuh kepolisian. Polri tidak seharusnya hanya hadir ketika kebakaran sudah terjadi atau ketika proses penegakan hukum diperlukan, tetapi perlu bergerak lebih awal melalui pendekatan evidence-based policing. Data hotspot, sejarah kebakaran, kondisi cuaca, karakteristik lahan, laporan masyarakat, pola aktivitas, dan lokasi kejadian sebelumnya dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang memiliki risiko tinggi. Dengan cara tersebut, patroli tidak dilakukan sekadar karena rutinitas, tetapi karena terdapat alasan berbasis data bahwa suatu wilayah membutuhkan perhatian lebih besar. Polisi dapat hadir sebelum api muncul melalui pemetaan risiko, komunikasi dengan masyarakat, pengawasan wilayah rawan, verifikasi informasi awal, dan penguatan sistem pelaporan. Penegakan hukum tetap menjadi instrumen penting terhadap pelanggaran, tetapi ditempatkan dalam satu rangkaian yang lebih luas bersama pencegahan, edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan.

Persoalan karhutla juga menunjukkan bahwa batas administratif tidak sama dengan batas dampak. Kebakaran dapat terjadi di satu kabupaten, tetapi asapnya bergerak menuju wilayah lain dan memengaruhi masyarakat yang sama sekali tidak berada di lokasi sumber api. Pontianak merupakan contoh penting dalam melihat persoalan tersebut. Pada Agustus 2026, BNPB melaporkan kualitas udara Pontianak sempat mencapai indeks 193 pada 9 Agustus, sementara asap juga terpantau bergerak hingga Malaysia. Artinya, karhutla harus dipahami sebagai rantai risiko yang menghubungkan wilayah sumber kebakaran dengan wilayah penerima dampak. Masyarakat perkotaan dapat mengalami gangguan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi meskipun tidak pernah menyalakan api. Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya menghitung berapa hektare lahan yang terbakar atau berapa titik api yang dipadamkan, tetapi harus melihat sejauh mana masyarakat berhasil dilindungi dari dampaknya.

Perspektif tersebut membawa karhutla ke dalam kerangka human security, yaitu keamanan yang menempatkan keselamatan dan keberlangsungan kehidupan manusia sebagai pusat perhatian. Dalam konteks ini, melindungi masyarakat dari karhutla berarti bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi kualitas udara yang cepat dan mudah dipahami, kelompok rentan mendapatkan perlindungan, fasilitas kesehatan siap menghadapi peningkatan gangguan akibat asap, kegiatan pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi udara, dan masyarakat memiliki informasi yang jelas mengenai tindakan yang harus dilakukan ketika kualitas udara memburuk. Dengan demikian, penanganan karhutla tidak berhenti pada perlindungan lingkungan, tetapi berkembang menjadi perlindungan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kelemahan lain yang perlu diperbaiki adalah kecenderungan melihat karhutla secara sektoral. Pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu, kepolisian memiliki fungsi penegakan hukum dan keamanan, BPBD memiliki fungsi penanggulangan bencana, instansi teknis menangani lingkungan dan kehutanan, dunia usaha memiliki tanggung jawab terhadap wilayah konsesinya, sementara masyarakat berada di garis terdepan dalam menghadapi risiko. Apabila seluruh aktor tersebut bekerja sendiri-sendiri, maka informasi menjadi terpecah dan respons menjadi tidak optimal. Karena itu, yang diperlukan bukan sekadar koordinasi dalam bentuk rapat, tetapi integrasi kerja berdasarkan satu peta risiko dan satu mekanisme respons. Data harus dapat digunakan bersama, wilayah prioritas harus disepakati bersama, peran masing-masing harus jelas, dan hasil penanganan harus dievaluasi secara bersama. Dengan model tersebut, batas kewenangan tidak menjadi alasan untuk membiarkan risiko berkembang.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan karhutla juga harus diubah. Selama keberhasilan hanya dihitung dari jumlah patroli, jumlah personel yang dikerahkan, jumlah operasi pemadaman, atau jumlah titik api yang berhasil ditangani, maka sistem akan cenderung terus berorientasi pada respons. Indikator yang lebih penting adalah seberapa besar risiko berhasil dikurangi. Apakah jumlah kebakaran berulang menurun? Apakah waktu dari munculnya informasi hingga verifikasi semakin cepat? Apakah masyarakat semakin mampu membuka lahan tanpa bakar? Apakah wilayah rawan memiliki sistem peringatan dini? Apakah paparan asap terhadap masyarakat menurun? Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih mampu menunjukkan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan perubahan atau hanya menghasilkan aktivitas.

Karena itu, penanganan karhutla Kalimantan Barat perlu dibangun sebagai sebuah siklus yang berlangsung sepanjang tahun. Pada saat musim hujan, pemerintah tidak boleh menganggap persoalan telah selesai, tetapi harus menggunakan periode tersebut untuk mengevaluasi kebakaran sebelumnya, memperbaiki tata air, memetakan wilayah rawan, memperkuat masyarakat, menyiapkan sarana, dan membangun sistem deteksi dini. Ketika memasuki musim kering, seluruh sistem tersebut harus bergerak melalui peningkatan patroli berbasis risiko, pemantauan hotspot, verifikasi cepat, pengawasan wilayah rawan, dan respons segera. Setelah kebakaran terjadi, proses tidak berhenti ketika api padam, tetapi dilanjutkan dengan evaluasi penyebab, pemulihan, penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran, dan pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang. Dengan demikian, karhutla tidak lagi ditangani sebagai kejadian musiman, tetapi sebagai risiko yang dikelola secara terus-menerus.

Pada akhirnya, persoalan terbesar karhutla di Kalimantan Barat bukan karena negara tidak memiliki kemampuan untuk memadamkan api. Negara telah memiliki personel, teknologi, kelembagaan, regulasi, dan sumber daya untuk melakukan respons. Tantangan yang lebih besar adalah mengubah seluruh kemampuan tersebut menjadi sistem pencegahan yang mampu bekerja sebelum api muncul. Karhutla harus dipahami sebagai persoalan ekologis, sosial, ekonomi, hukum, keamanan, dan tata kelola yang saling berhubungan. Jika hanya api yang ditangani, maka api akan kembali. Jika hanya pelaku yang dicari, maka pola penyebabnya belum tentu berubah. Jika hanya masyarakat yang diberi larangan, tetapi tidak diberikan alternatif, maka perubahan perilaku sulit terjadi. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menggabungkan pengelolaan ekosistem, perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat, penggunaan data, kepolisian berbasis risiko, kolaborasi antarwilayah, dan perlindungan keamanan manusia dalam satu sistem.

Dengan demikian, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya dibanggakan ketika negara berhasil memadamkan kebakaran terbesar, tetapi ketika kebakaran besar tersebut semakin jarang terjadi. Negara yang efektif bukan hanya negara yang mampu datang paling cepat ketika api membesar, tetapi negara yang mampu membaca risiko sebelum api muncul, memahami mengapa masyarakat melakukan pembakaran, menyediakan pilihan yang lebih baik, mengarahkan aparat berdasarkan bukti, serta melindungi masyarakat dari dampak yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Karhutla tidak akan selesai hanya dengan memadamkan api; ia baru mulai terselesaikan ketika kita mampu menghilangkan alasan, kondisi, dan kelemahan tata kelola yang membuat api terus berulang.