Oleh: FADIL AHMAT
Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum. Demokrasi juga diuji dari kesediaan pemerintah mendengar suara warganya. Terlebih ketika suara itu datang dari para guru—mereka yang setiap hari mendidik generasi penerus bangsa.
Puluhan guru non-ASN Kota Metro datang ke Kantor Wali Kota dengan cara yang santun. Mereka membawa surat resmi, dasar hukum, dan permohonan audiensi. Tidak ada tindakan anarkis. Tidak ada ancaman. Yang mereka minta hanyalah kesempatan untuk berdialog mengenai kepastian status mereka.
Namun yang mereka temui justru pintu yang tidak terbuka.
Jika benar para pejabat yang berwenang tidak dapat menerima atau menemui perwakilan guru pada saat itu, kondisi tersebut tentu memunculkan pertanyaan publik mengenai bagaimana ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dijalankan, terutama ketika persoalan menyangkut kepentingan banyak orang.
Padahal, para guru mengacu pada regulasi yang mereka yakini menjadi dasar permohonan, termasuk Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 serta surat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nomor 3151/B/B1/GT.01.01/2026. Bila memang terdapat kewenangan pemerintah daerah dalam proses administratif tersebut, maka komunikasi yang terbuka menjadi semakin penting.
Dalam pemerintahan yang baik, tidak setiap tuntutan masyarakat harus langsung dikabulkan. Namun setiap aspirasi patut memperoleh penjelasan yang jelas, transparan, dan tepat waktu. Dialog bukan berarti menyetujui semua permintaan, melainkan menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk mendengar dan menjelaskan.
Ketika ruang komunikasi tidak terbuka, yang tumbuh bukan hanya kekecewaan, tetapi juga ketidakpercayaan. Dalam jangka panjang, krisis kepercayaan jauh lebih sulit dipulihkan daripada menyelenggarakan satu pertemuan atau audiensi.
Guru adalah bagian penting dari pelayanan publik. Mereka mengajarkan nilai kejujuran, musyawarah, dan penyelesaian masalah melalui dialog. Karena itu, ketika mereka datang dengan cara-cara yang tertib dan sesuai prosedur, sudah selayaknya mereka memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi.
Editorial ini bukan untuk menyalahkan siapa pun. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan agar semua pihak mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati. Pemerintah, DPRD, dan perwakilan guru memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan pelayanan pendidikan berjalan dengan baik dan kepastian hukum bagi tenaga pendidik dapat terwujud.
Pada akhirnya, masyarakat akan lebih mengingat keberanian pemerintah membuka ruang dialog daripada rapatnya pintu kantor pemerintahan. Sebab pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang sulit ditemui, melainkan pemerintah yang mampu mendengar, menjelaskan, dan mengambil keputusan secara terbuka demi kepentingan masyarakat.(f)
